Think Medio

Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyayangkan peristiwa penikaman Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, di Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, Maluku Tenggara, hingga tewas.

“Kami merasa terkejut dan menyayangkan peristiwa itu, sangat mengenaskan. Di tengah kemajuan yang sudah kita rasakan dan kita upayakan terus sebagai sebuah bangsa, seharusnya semua persoalan bisa diselesaikan dengan dialog, kepala dingin, dan tanpa emosi,” kata Doli kepada wartawan, Senin (20/4).

Doli berharap kejadian tersebut tidak ada kaitanya dengan urusan politik, terutama Partai Golkar.

“Dan kalau ini pun urusannya pribadi, saya berharap pihak keluarga juga tidak meresponsnya dengan pendekatan yang sama,” kata Doli.

“Sebaiknya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Dan Alhamdulillah pelakunya sudah ditangkap,” tambahnya.

Presiden Prabowo Subianto meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, yang ditetapkan di Jakarta pada 11 Maret 2026.

Satgas tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua I, dan berada serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Susunan keanggotaan satgas terdiri Ketua II yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua I Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Ketua II Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, serta Wakil Ketua III Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

Keanggotaan satgas juga melibatkan 27 menteri dan pimpinan lembaga, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Kemudian, terdapat Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Satgas mempunyai tugas mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Cina menyoroti permintaan izin melintas wilayah udara (blanket overflight clearance) yang diajukan Amerika Serikat (AS) bagi pesawat militernya untuk melintasi Indonesia, yang dinilai berpotensi melanggar prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN.

“Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara dengan jelas menetapkan bahwa Negara Anggota harus bertindak sesuai dengan prinsip tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran regional serta menahan diri dari partisipasi dalam kebijakan atau aktivitas apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya yang mengancam kedaulatan atau integritas wilayah Negara Anggota ASEAN,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Cina, Guo Jiakun dalam situs resmi Kemlu Cina, Minggu (19/4).
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menegaskan bahwa Letter of Intent (LoI) terkait izin lintas udara pesawat militer Amerika Serikat (AS) masih berupa usulan tahap awal, tidak mengikat (non-binding), dan bukan bagian dari kesepakatan final.

Pemerintah Indonesia tetap mengkaji usulan tersebut dengan menjunjung tinggi kedaulatan wilayah udara dan kepentingan nasional Indonesia.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI I Nyoman Suadnyana mengungkap bahwa TNI AU mengerahkan Helikopter NAS-332 Super Puma untuk membantu proses evakuasi korban jatuhnya helikopter sipil PK-CFX di Kalimantan Barat, Kamis (16/4).

Selain itu, TNI AU turut mengerahkan sejumlah prajurit Korps Pas**an Gerak Cepat (Korpasgat), yang tergabung dalam tim SAR gabungan, untuk melakukan proses pencarian helikopter serta evakuasi korban.

“Kami mengerahkan kemampuan terbaik yang dimiliki TNI AU, baik unsur udara maupun personel di lapangan, untuk membantu proses evakuasi. Keselamatan tim menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas,” tutur Nyoman dikutip dari siaran pers Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Dispenau), dikutip Jumat (17/4).

Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031, Hery Susanto ditangkap oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung ini terjadi tepat enam hari setelah ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Hery Susanto, yang baru saja mengucap sumpah jabatan pada Jumat (10/4), kini dikabarkan telah berada di Gedung Bundar, markas penyidikan korps Adhyaksa, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Penangkapan Hery Susanto ini diduga kuat berkaitan dengan sengkarut perkara di sektor pertambangan, berdasarkan informasi yang dilansir fajar.co.id.

Hery Susanto disinyalir menerima sejumlah uang (gratifikasi) untuk mengeluarkan rekomendasi yang bersifat melawan hukum. Rekomendasi tersebut diduga digunakan untuk memuluskan praktik tertentu dalam perkara korupsi tambang yang saat ini tengah dibongkar oleh Kejaksaan Agung.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Agung belum memberikan rincian detail mengenai barang bukti yang disita maupun kronologi pasti waktu penangkapan. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, saat dikonfirmasi belum memberikan respons terkait langkah hukum terhadap kepala lembaga negara tersebut.

Kejadian ini mencatatkan sejarah kelam sebagai salah satu penangkapan pejabat tinggi negara tercepat pascapelantikan.

Kementerian Pertahanan RI buka suara soal izin melintas atau blanket overflight pesawat militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia.

Proposal berjudul “Operationalizing U.S. Overflight” yang dibuat Departemen Perang AS untuk Kementerian Pertahanan RI pada 26 Februari 2026 berisi izin pesawat militer AS untuk transit di wilayah udara Indonesia dengan tujuan operasi kontijensi, misi tanggap krisis, dan latihan militer bersama.

Kementerian Pertahanan dalam rilisnya pada Selasa (14/4), mengatakan, Letter of Intent (LoI) Overflight Clearance merupakan usulan dari pihak AS yang masih menjadi bahan pertimbangan internal pemerintah Indonesia.

“Usulan tersebut ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia, serta kedaulatan negara,” tulis rilis Kemhan.