Muhammad Enggar Tiasto

BENARKAH KARENA KEUANGAN INDONESIA JADI ANJLOK?

Oleh: Muhammad Enggar Tiasto
Gambar: Tempo.co

JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran hingga 44 miliar dollar AS atau setara Rp 750 triliun pada tahun pertama kepemimpinannya untuk membiayai Makan Bergizi Gratis dan ”menyuntik” BPI Danantara. Pemerintah diingatkan agar kebijakan efisiensi memberi dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Rencana efisiensi anggaran itu diumumkan Prabowo saat berpidato di acara HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Dalam materi paparannya, ia menyebut bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan dalam tiga putaran.

Putaran pertama adalah penghematan dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp 300 triliun. BA BUN adalah pos anggaran yang langsung dikelola oleh Menteri Keuangan dan tidak berada di bawah pos anggaran kementerian dan lembaga (K/L) tertentu.

Putaran kedua berasal dari hasil pemangkasan anggaran di seluruh K/L yang baru selesai dilakukan per 14 Februari 2025 sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Penyisiran anggaran itu dilakukan sampai ke satuan 9 atau item belanja rinci. Efisiensi anggaran tersebut awalnya ditargetkan Rp 306,7 triliun, tetapi bertambah menjadi Rp 308 triliun.

Nantinya, Rp 58 triliun dari hasil efisiensi itu akan dikembalikan lagi ke 17 K/L. Belum diketahui K/L mana saja yang akan menerima pengembalian anggaran. Dengan demikian, hasil efisiensi yang dikantongi Prabowo dari putaran kedua tersisa Rp 250 triliun.

Putaran ketiga adalah tambahan penerimaan yang disasar dari dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang ditargetkan mencapai Rp 300 triliun pada 2025. Dari jumlah tersebut, Rp 100 triliun bakal dikembalikan lagi ke BUMN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).

Efisiensi anggaran dilakukan dalam 3 tahap dengan menargetkan penghematan anggaran hingga Rp 750 triliun.

Dampak dari Efisiensi Anggaran kepada rakyat kurang lebihnya:

1. Pengurangan tenaga kerja di berbagai sektor (honorer).

Kebijakan efisiensi juga berdampak pada dunia kerja, khususnya bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Efisiensi anggaran sering kali diikuti dengan pengurangan tenaga kerja, baik di sektor swasta maupun di beberapa lembaga yang mengandalkan dana pemerintah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena tingginya angka PHK dapat memperburuk tingkat pengangguran di Indonesia.

Namun, kebijakan ini juga bisa menjadi momentum untuk mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja. Jika pemerintah mampu menyediakan program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling), maka para pekerja yang terkena PHK masih memiliki peluang untuk beradaptasi di sektor lain yang lebih berkembang, seperti industri digital dan kewirausahaan.

Untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini, pemerintah perlu memastikan adanya program perlindungan sosial yang memadai bagi pekerja yang terdampak. Program bantuan sementara, pelatihan kerja, serta kemudahan akses ke sektor informal bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat efisiensi anggaran.

2. Anggaran pendidikan dikurangi termasuk atk dsb.

Salah satu dampak utama dari kebijakan efisiensi ini adalah berkurangnya anggaran untuk sektor pendidikan. Beberapa program seperti beasiswa, peningkatan fasilitas sekolah, serta tunjangan bagi tenaga pendidik mungkin mengalami pengurangan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil yang masih membutuhkan banyak dukungan.

Efisiensi anggaran juga bisa memengaruhi kesejahteraan guru, terutama bagi tenaga pendidik honorer yang masih bergantung pada bantuan pemerintah. Jika alokasi dana untuk pendidikan tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, dikhawatirkan akan muncul ketimpangan dalam sistem pendidikan nasional, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Di sisi lain, efisiensi juga dapat membawa dampak positif jika dana yang tersedia dialokasikan dengan lebih baik. Misalnya, jika anggaran yang sebelumnya kurang efektif bisa dialihkan untuk program yang lebih produktif, seperti peningkatan pelatihan guru atau penyediaan fasilitas belajar berbasis teknologi, maka kebijakan ini bisa memberikan manfaat jangka panjang.

3. Ada kemungkinan besar jadi lahan korupsi di berbagai pihak.

Efisiensi anggaran merupakan langkah yang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar tidak berdampak negatif pada sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan ketenagakerjaan. Pemerintah perlu mencari keseimbangan antara penghematan anggaran dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengorbankan hak-hak dasar warga negara.

Jika kebijakan efisiensi dilakukan dengan strategi yang tepat, dampak negatifnya bisa diminimalkan, bahkan bisa membawa manfaat jangka panjang bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan ini dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik.

BENARKAH INDONESIA SUDAH GELAP?

Oleh : Muhammad Enggar Tiasto
Gambar : Liputan6.com
Sumber : Newscast Indonesia

JAKARTA - Peringatan Darurat Indonesia Gelap(ist/ist)
Demo 'Indonesia Gelap' masih akan dilanjutkan mahasiswa. Rancananya, puncak demo 'Indonesia Gelap' akan digelar pada 20 Februari 2025 oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI.

"BEM SI sesuai surat instruksi yang telah kami keluarkan akan ada aksi terpusat di Jakarta di hari Kamis untuk menanggapi aksi-aksi sebelumnya, poin-poin tuntutan kita yang tidak direspon sama pihak pemerintah," kata Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, dalam keterangannya.

"Terkait massa aksi kami belum bisa pastikan karena Rabu besok (hari ini) akan ada teklap (teknik lapangan) buat pembahasan aksi secara teknis di lapangan," katanya.

"Itu akan menjadi puncak kemarahan mahasiswa Ketika belum ada tanggapan terkait poin-poin tuntutan kita kemarin," tutur Herianto.

Berikut 13 tuntutan yang disuarakan BEM SI dalam demo 'Indonesia Gelap':

1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.

4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab, keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.

5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Menurut mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.

8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.

9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset. Sebab, korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.

11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.

12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.

13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalanan pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. []

KENAPA BISA TRANDING DI INDONESIA?

Oleh: Muhammad Enggar Tiasto
Gambar: SINDO-HI Lite

JAKARTA - Tagar ramai diperbincangkan di media sosial. Ini bukan sekadar tren. Tagar ini mencerminkan keresahan dan keinginan sebagian orang untuk meninggalkan Indonesia demi kehidupan yang lebih baik di luar negeri.

Seperti seorang TikTokers asal Lampung ini, ia menyatakan bahwa Indonesia ini banyak yang perlu dibenahi termasuk Pemerintah Daerah setempatnya.

TikToker Awbimax atau Bima Yudho Saputro ini pernah ramai di sosial media karena seringkali mengkritik atas kinerja PEMDA KOTA LAMPUNG yang tak kunjung membaik.

Kritikan pedas itu diungkap Bima di akun TikTok-nya. Pria yang kini menetap di Autralia itu membeberkan hal-hal yang tak diubah oleh pemerintah Lampung, salah satunya perihal jalanan rusak dan sejumlah proyek yang mangkrak.

Alih-alih mendapat simpati pejabat setempat, Bima justru diduga mendapat ancaman. Bima dilaporkan oleh advokat Gindha Ansori ke Polda Lampung dan membuat publik geger.

Terbaru, Bima mengaku pihak keluarganya di Lampung mendapat ancaman. Bima yang kini mendapat Visa perlindungan dari Australia pun tak tinggal diam dan kembali memviralkan hal itu.

Di sisi lain, beliau ini bersekolah di negara Australia dan Bima juga bekerja sebagai pegawai di salah satu toko IKEA di Sydney. Ia juga sering membagikan video saat dirinya bekerja di sana.

"Kalau mau bahagia, itu rasanya sulit di tanah sendiri. Banyak peraturan yang tidak masuk akal dan membuat negara semakin enggan untuk berkembang," ucapnya di Tiktok.

Ia mengatakan bahwa, Indonesia semakin tidak layak untuk menjadi negara maju karena banyaknya korupsi yang tak kunjung selesai.

Jadi, perlu digarisbawahi bahwa ini adalah sebuah tindakan netizen yang mengecam rezim agar bisa mendengar segala keluh-kesah yang terjadi di Indonesia dan masa depannya itu sendiri.

Kami berharap kepada semua pejabat negara dapat menjalankan tugas dan wewenangnya demi kepentingan sebuah negara bukan kepentingan pribadi.[]