Info Saalit

Pancasila adalah rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia

Kabar mengenai kemunculan “pocong begal” di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sempat membuat warga resah. Informasi tersebut menyebar cepat melalui grup WhatsApp disertai foto yang memperlihatkan sosok menyerupai pocong berdiri di depan sebuah rumah.

Banyak warga yang mempertanyakan kebenaran foto tersebut. Apalagi narasi yang beredar menyebut sosok itu telah masuk ke kawasan permukiman dan dikaitkan dengan aksi kriminal yang meresahkan masyarakat.

Merespons situasi tersebut, Polsek Margahayu langsung melakukan pengecekan untuk memastikan fakta di balik kabar yang viral. Langkah ini dilakukan guna mencegah berkembangnya spekulasi yang dapat memicu kepanikan warga.

Kapolsek Margahayu AKP Hasbi Ask Sidiqie memastikan bahwa informasi yang beredar tidak benar. Polisi menyatakan isu “pocong begal” yang ramai diperbincangkan warga merupakan hoaks.

Pihak kepolisian meminta masyarakat tidak langsung mempercayai setiap informasi yang diterima, terutama yang berasal dari pesan berantai tanpa sumber yang jelas. Verifikasi menjadi langkah penting sebelum menyimpulkan suatu peristiwa.

Peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa informasi yang belum teruji kebenarannya dapat dengan cepat memengaruhi kondisi sosial masyarakat. Karena itu, warga diimbau tetap tenang dan mengutamakan informasi dari sumber resmi.

Presiden Prabowo Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyebut sapi kurban yang dibagikan Subianto berasal dari pos anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden. Total yang dikeluarkan mencapai Rp 100 miliar.

"Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu memengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah, kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp 100-an miliar, Rp 100 miliar," kata Juri kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Total ada 1.098 sapi yang dibagikan Prabowo dengan rincian 598 sapi diserahkan ke daerah dan 500 sapi ke lembaga pendidikan hingga tokoh masyarakat. Sapi tersebut didapat melalui koordinasi antara Kementerian Sekretariat Negara melalui Sekretariat Presiden, Kementerian Pertanian, serta dinas-dinas daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan. Pemerintah juga bekerja sama dengan Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) serta para penyedia hewan kurban untuk memastikan seluruh sapi memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai hewan kurban.

"Sehingga, dalam hal pemenuhan sejumlah atau 1.098 sapi ini, bisa kami dapatkan dengan baik atas kerja sama dengan mereka, dengan penyedia hewan kurban, dan dengan pihak-pihak yang memastikan seluruh hewan kurban ini memiliki kualifikasi atau syarat-syarat untuk menjadi sapi kurban," ujarnya. Ia menambahkan seluruh sapi kurban tersebut berasal dari peternak lokal. Hal ini diharapkan menjadi momentum bagi para peternak untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak mereka, mengingat setiap tahun Presiden meminta penyediaan sapi kurban dari dalam negeri.

"Sumber-sumber sapi tadi semuanya berasal dari peternak lokal ya, peternak lokal sehingga diharapkan mereka dapat momentum ini, mereka dapat jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sapi, karena mereka tahu setiap tahun Bapak Presiden akan meminta mereka untuk menyediakan sapi kurban," ujarnya.

Selain itu, pemerintah berharap momentum tersebut dapat mendorong pengembangan industri peternakan nasional yang mandiri sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan, khususnya daging sapi dalam negeri. "Pak Presiden juga berharap supaya ini juga momentum untuk pengembangan ya industri peternakan di Indonesia secara mandiri dan memenuhi kebutuhan pangan khususnya daging sapi dalam negeri," ujarnya.

JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan yang akrab disapa Noel, menuai perhatian publik usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Noel menuai sorotan setelah melontarkan pernyataan kontroversial mengenai besaran tuntutan hukuman yang diterimanya dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemnaker.

Dalam responsnya pascasidang, Noel secara blak-blakan mengaku menyesal tidak melakukan korupsi dalam jumlah yang lebih besar. Narasi tersebut ia sampaikan karena merasa kecewa setelah membandingkan tuntutan hukumannya dengan terdakwa lain yang diduga menerima aliran dana jauh lebih banyak, namun hanya mendapat selisih tuntutan pidana yang tipis, yakni sekitar satu hingga dua tahun saja.

Atas perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK resmi menuntut Noel dengan hukuman 5 tahun penjara, denda sebesar Rp250 juta subsider 90 hari kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti senilai miliaran rupiah. Meski mempertanyakan asas keadilan dan logika perbandingan tuntutan dari pihak jaksa, Noel menegaskan bahwa dirinya akan tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan