Media Kaltara Raya

Kalimantan Raya, Tarakan - Ketua Umum HMI Cabang Tarakan, Fadhil Qobus, angkat bicara untuk meluruskan tudingan Dirut Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, yang menyebut laporan dugaan doxing terhadap kadernya ditunggangi oleh motif personal dan pengalihan isu.

Fadhil membeberkan kronologi bahwa perkara ini murni berawal dari adanya laporan kader HMI yang merasa dirugikan karena data pribadinya disebar oleh terlapor.

Merespons aduan kader, pengurus HMI Cabang Tarakan mengambil inisiatif organisasi untuk melaporkannya ke Polres Tarakan.

Selama proses penyelidikan, HMI bergerak mandiri dengan membentuk tim hukum melalui jajaran paralegalnya sendiri. Koordinasi dan permintaan pendampingan hukum kepada LBH Hantam baru dilakukan setelah perkara tersebut resmi dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan oleh pihak kepolisian.

HMI Tarakan menegaskan bahwa perjuangan ini murni demi menjaga marwah organisasi dan hak konstitusional kader yang dirugikan, serta mengajak agar semua pihak fokus pada substansi hukum yang sedang berjalan di kepolisian.

Kalimantan Raya, Tarakan - Tim Kuasa Hukum HMI Cabang Tarakan menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Polres Tarakan yang resmi menaikkan status kasus dugaan penyebaran data pribadi atau doxing dengan terlapor Dirut Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, ke tahap penyidikan.

Juru Bicara Kuasa Hukum HMI Tarakan Agung Janumat Rifai menilai peningkatan status perkara ini menjadi bukti awal keseriusan kepolisian dalam memproses laporan. Namun, mengingat kasus ini menyeret nama pejabat publik di Tarakan, Agung mengingatkan agar penyidik Satreskrim Polres Tarakan tetap menjaga netralitas secara penuh.

Pihak kuasa hukum mendesak agar proses pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi ahli ke depan berjalan objektif, profesional, serta terbebas dari intervensi pihak mana pun demi tegaknya kepastian hukum yang adil bagi korban, Muhammad Iqbal.
Kepolisian sebelumnya menyatakan bahwa proses penetapan tersangka saat ini sedang disesuaikan dengan Rencana Penyidikan serta tingkat kesulitan pemenuhan alat bukti berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.