LBH BANDA ACEH

Tumpang tindih lahan wilayah kelola masyarakat Kecamatan Geureudong Pasee, Kab. Aceh Utara dengan HGU perkebunan kelapa sawit PT. Satya Agung telah terjadi sejak lama. Masyarakat terus memperjuangkan hak mereka, dan itu kerap terbentur, terutama ketika berhadapan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang pada banyak kasus kerap bekerja layaknya kolonial zaman penjajahan.

Tanggal 30 September 2025, Pemkab Aceh Utara menginisiasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak perusahaan terkait penyelesaian konflik lahan ini dan LBH Banda Aceh turut serta hadir membersamai masyarakat Geureudong Pasee menuntut haknya. Ada banyak pemangku kebijakan Kabupaten Aceh Utara yang hadir dalam pertemuan ini, mulai dari Ketua DPRK, Kepala Dinas Pertanahan, Ketua Pansus DPRK, Head Legal PT. Satya Agung, Kapolres Aceh, hingga Dandim, dan pihak BPN hanya mengirim tukang ukurnya saja.

LBH Banda Aceh: BPN Tidak Ada Urusan Tahan-Tahan Sertifikat Masyarakat Tumpang tindih lahan wilayah kelola masyarakat Kecamatan Geureudong Pasee, Kab. Aceh Utara dengan HGU perkebunan kelapa sawit PT. Satya Agung telah terjadi s...

Di negeri ini, rakyat kecil terus diperas pajak, buruh yang di-PHK pun pesangonnya masih dipotong. Sementara pejabat bergaji selangit justru bebas pajak karena ditanggung negara, bahkan menambah tunjangan puluhan juta. Ketidakadilan fiskal inilah yang menyulut protes besar, diperparah oleh oligarki yang terus diuntungkan dari industri ekstraktif dan pemerintah yang lebih berpihak pada elit ketimbang rakyatnya.

20 Tahun Damai Aceh: Keadilan Transisi
Refleksi, Capaian, dan Tantangan

Khanduri + Diskusi + Hikayat akan kami helat dengan isian acara sebagaimana tersebut dalam maklumat. Sampai ketemu Senin malam nanti.