Suara Rakyat Indonesia

BREAKING NEWS

Sudah melihat breaking news sore ini kawan ?!?. Kalo belum, bacalah dulu.

Negara apa yg Koruptornya ditangkap Koruptor, Koruptor itu diadili Koruptor, lalu si Koruptor dipenjara oleh Koruptor. Akhirnya para koruptor itu saling sandera utk sepenjara dengan Koruptor itu tadi.
Ah...Negara apa itu ?!?

(SRI)

𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗞 𝗥𝗜𝗔𝗨 𝗗𝗘𝗦𝗔𝗞 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗡𝗚𝗚𝗜𝗟 𝗞𝗣𝗞, 𝗠𝗜𝗡𝗧𝗔 𝗞𝗟𝗔𝗥𝗜𝗙𝗜𝗞𝗔𝗦𝗜 𝗣𝗘𝗥𝗡𝗬𝗔𝗧𝗔𝗔𝗡 𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗠𝗨𝗡𝗖𝗨𝗟 𝗗𝗜 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗜𝗗

PEKANBARU, DiksTv – Gelombang perhatian publik terhadap jalannya persidangan dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid terus menguat. Kali ini, sorotan tertuju pada sejumlah pernyataan yang muncul dalam ruang sidang dan dinilai perlu mendapatkan penjelasan resmi dari lembaga terkait.

Perbincangan publik berkembang setelah terungkap adanya pernyataan dalam persidangan yang menyinggung keberadaan bukti tertentu serta hubungan dengan lembaga penegak hukum. Pernyataan tersebut memicu beragam reaksi di tengah masyarakat dan menjadi bahan diskusi luas di berbagai platform media sosial.

Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, hingga pemerhati hukum di Riau menilai bahwa informasi yang muncul dalam persidangan tidak boleh dibiarkan menjadi spekulasi berkepanjangan. Mereka meminta adanya klarifikasi terbuka agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan objektif.

"Jika memang ada pernyataan yang menyeret nama institusi penegak hukum, maka publik berhak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Transparansi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum," ujar salah seorang pengamat hukum di Pekanbaru.

Desakan publik juga diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar memastikan seluruh lembaga negara tetap menjaga integritas dan akuntabilitas di hadapan masyarakat. Menurut mereka, klarifikasi resmi akan menjadi langkah penting untuk menghindari munculnya berbagai tafsir yang dapat memperkeruh suasana.

Masyarakat berharap pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun institusi terkait dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai berbagai isu yang berkembang setelah persidangan berlangsung. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan secara transparan, profesional, dan tetap mendapatkan kepercayaan publik.

Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi kembali mengajukan gugatan terkait keabsahan ijazah Joko Widodo ( Jokowi ). Bersama Laksma (Purn) Moeryono Aladin selaku penggugat, kali ini gugatah dilayangkan kepada sembilan pihak. Berikut ini para tergugat:

1. Ketua KPU RI 2. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta 3. Ketua KPU Kota Surakarta 4. Ketua Bawaslu RI 5. Ketua Bawaslu DKI Jakarta 6. Ketua Bawaslu Kota Surakarta 7. Prof. Dr. Ir. Muhammad Na'iem, M.Agr.Sc. (Dekan Peleges 2005-2014) 8. Prof. Dr. Ir. Budiadi, S.Hut., M.Agr.Sc., IPU (Dekan Peleges 2019) 9. Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM).

Gugatan ini teregister dengan Nomor Perkara: 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst yang klasifikasinya perbuatan melawan hukum (PMH).

Bonatua menjelaskan, dalam gugatannya ini ia mempermasalahkan legalisasi (legalisir) ijazah Jokowi dari pencalonan wali kota Solo hingga kontestasi presiden yang tidak mencantumkan tanggal.

Jadi kita menemukan kejanggalan, pertanyaan besar yaitu bahwa semua fotokopi legalisir berstempel basah itu tidak memiliki tanggal," kata Bonatua saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026). Menurutnya, hal tersebut diduga melanggar sejumlah aturan, satu di antaranya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008. "Dan yang paling penting adalah kita juga gugat si pemberi legalisir yaitu UGM. UGM dan juga si pemberi tanda tangan legalisir yaitu dekan. Dekannya atas nama Pak Profesor Naim dan Profesor Budi yang untuk tahun 2019," ujarnya

Bonatua menambahkan, gugatan ini lebih mengarah ke administratif. Dalam petitumnya, ia meminta para tergugat menyampaikan permohonannya maaf terkait meloloskan legalisasi ijazah Jokowi tersebut. "Petitum kita juga meminta permohonan maaf saja, seperti itu," ucapnya.