Angi ndai

Perpres no 111 Thn 2025 tentang pedoman umum pertahanan negara 2025-2029 terbit, kaum LGBTQ ketar-ketir.

Pemerintahan presiden Prabowo melalui Perpres No 111 Thn 2025 memetakan berbagai hal yang di anggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia

Perpres tsb merinci ancaman-ancaman tsb dalam 3 kategori, yakni : ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibrida.

Penyebaran paham LGBTQ masuk dalam kategori ancaman non militer bersama dengan penyebaran ideologi terlarang, lunturnya nilai nasionalisme, penyebaran paham ateisme, separatisme, terorisme, radikalisme, perang informasi, krisis ekonomi, judi daring, pinjaman daring ilegal, perdagangan ilegal (illegal trafficking), perompakan, pencurian kekayaan alam, hingga peredaran dan penyalahgunaan narkotika

Ancaman non militer sendiri menurut Perpres tsb di definisikan sebagai usaha atau kegiatan tanpa menggunakan senjata yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Perpres no 111 Thn 2025 sedianya akan di jadikan pedoman dalam menyusun langkah-langkah dan strategi dalam membendung ancaman bagi pertahanan nasional NKRI

Pelantikan 87 pejabat Pemkot Bima oleh walikota Bima, A Rahman atau aji man menuai sorotan.

Pasalnya dari 87 pejabat yang dilantik terdapat Nama istri, ipar hingga sepupu walikota sendiri.

Lalu apa tanggapan Pemkot Bima ?

Juru bicara Pemkot Bima, Muhammad Hasyim, dalam hal ini angkat suara. Menurut Hasyim pelantikan 87 pejabat Pemkot yang di antaranya ada istri, ipar hingga sepupu walikota telah melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Hasyim juga menyebutkan jika seluruh pejabat Pemkot yang telah di Lantik telah teruji kompetensi, integritas, rekam jejak dan loyalitasnya

Hubungan kekeluargaan tidak memberikan keistimewaan dan menghilangkan hak ASN untuk mengikuti promosi jabatan, ujar Hasyim

Selain itu Hasyim juga menegaskan jika pelantikan para pejabat Pemkot bukanlah akhir dari proses penilaian. Masih ada tahapan selanjutnya, yakni melihat nanti bagaimana mereka bekerja.

Hasyim pun memmpersilahkan kepada masyarakat kota Bima untuk bersama-sama mengawasi kinerja dari para pejabat Pemkot kota Bima yang baru saja di Lantik. Dia pun tidak menutup kemungkinan jika nanti pada proses nya ada pejabat yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka akan ada tindakan pencopotan kepada pejabat yang bersangkutan.

Rektor universitas jendral Soedirman(Unsoed), purwekorto, menjadi sasaran kemarahan mahasiswanya.

Hal tersebut terjadi lantaran sang rektor mengirimkan delegasi mahasiswa Unsoed ke kegiatan kunjungan kerja wapres Gibran.

Aliansi mahasiswa Unsoed menilai tindakan rektor tsb bertentangan dengan apa yang di perjuangkan mahasiswa dalam beberapa hari terakhir. Terlebih lagi pengiriman delegasi oleh pihak kampus di putuskan tanpa melibatkan persetujuan mahasiswa

Sebelumnya di ketahui aliansi mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh Indonesia ramai-ramai turun ke jalan mengkritik kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran, khususnya soal MBG dan kopdes. Mereka menuntut agar MBG dan kopdes tidak di lanjutkan.

Dalam tuntutannya, aliansi mahasiswa Unsoed tegas menolak kompromi politik apapun dengan kekuasaan. Mereka menilai tindakan rektor dengan mengirimkan delegasi mahasiswa untuk ikut dalam kunker wapres telah melangkahi garis merah mengenai apa yang mereka perjuangkan.

Kira-kira bagaimana pendapatmu tentang MBG dan kopdes ? Berikan pendapatmu di kolom komentar