Jakarta Untuk Rakyat

*TRANSISI GENERASI KEPEMIMPINAN NASIONAL*
Oleh: Radhar Tribaskoro

Per definisi, pemimpin adalah orang yang dianggap paling mengerti, paling bisa menerjemahkan dan mewujudkan aspirasi dari orang-orang yang mereka pimpin. Secara alamiah suatu generasi melahirkan pemimpin-pemimpinnya sendiri. Tentu saja, orang yang paling mengerti suatu generasi biasanya berasal dari generasi itu sendiri.

Generasi pemimpin adalah generasi yang paling bijak dan paling berpengalaman diantara sejumlah generasi yang hidup di suatu masyarakat pada suatu waktu. Generasi pemimpin mengisi lapisan teratas dari strata sosial, politik dan ekonomi yang ada. Generasi itu biasanya berusia 50-60an tahun. Pada saat ini mereka umumnya berasal dari apa yang disebut generasi Baby Boomer, yaitu orang yang lahir antara tahun 1945-1965.

*Suatu generasi dibedakan dari generasi lainnya karena beda jaman beda tantangannya. *

*GENERASI DAN TANTANGANNYA*

Generasi yang hidup dan berjuang bersama B**g Karno (l.1901), B**g Hatta (l.1902) dan Syahrir (1909), adalah pelahap buku, pemikir besar dan pejuang tanpa pamrih. Mereka mengorbankan apa saja demi mengenyahkan kolonial Belanda yang telah mencengkeram negeri selama hampir 350 tahun. Karena itu mereka layak disebut generasi perintis kemerdekaan. Generasi ini memimpin Indonesia sampai menjelang 1970an.

Bila generasi perintis memusatkan energinya untuk membebaskan bangsa dari penjajahan maka generasi selanjutnya (l.1925-1945) menjadikan kebebasan dari kebutuhan material sebagai pendorong utamanya. Soeharto (l.1921), elit utama generasi tersebut, mendefinisikan peran mereka waktu itu sebagai "pengisi kemerdekaan". Isi dari kemerdekaan adalah material, oleh karena itu pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Demikian penting pembangunan ekonomi sehingga elit pada waktu itu tidak sungkan mengorbankan tujuan bernegara yang lainnya, seperti misalnya kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Namun setelah tiga dasawarsa berkuasa, pembangunan yang mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam menuju jalan buntu. Ketika sumberdaya alam menipis mesin pembangunan harus segera beralih ke sumber yang mengandalkan kreativitas. Padahal kreativitas sulit berkembang dalam iklim tanpa kebebasan berekspresi. Kesulitan-kesulitan terkait proses peralihan itu menggiring rejim Soeharto ke dalam krisis ekonomi. Pada gilirannya krisis ekonomi itu membawa Soeharto ke jurang keruntuhannya.

Namun 6 tahun setelah kejatuhan Soeharto 1998 dihabiskan oleh Habibie (l.1936), Abdurrachman Wahid (l.1940) dan Megawati (l.1947) hanya untuk memulihkan diri dari dampak krisis ekonomi. Selepas itu, selama dua periode kepresidenan SBY (l.1949) pun gagal menjawab tantangan itu. Bahkan boleh dibilang SBY tidak mengetahui tantangan itu, ia hanya sekadar melanjutkan program ekonomi Orde Baru saja. Tepatnya, SBY hanya menjalankan agenda ekonomi IMF/World Bank yang dulu juga dijalankan oleh Soeharto.

Stagnasi visi itu berlanjut dalam era kepresidenan Joko Widodo (l.1961) karena ia pun ternyata hanya melanjutkan agenda IMF/World Bank. Reformasi di era Jokowi ini justru mengalami kemunduran sebab bibit-bibit otoriterisme malahan bermunculan kembali. Tindakan-tindakan otoriter itu sangat disayangkan sebab disinyalir semata untuk memuluskan wawasan fundamentalistik tentang individualisme dan liberalisme. Penggunaan kekuatan negara secara tidak pada tempatnya itu telah menciptakan masyarakat yang terbelah.

Ini adalah situasi yang sangat berbahaya karena membuka pintu bagi kekuatan-kekuatan global untuk mengguncang kestabilan di dalam negeri. Kita bisa menjadi arena proxy-war sebagaimana Timur Tengah.

*TANTANGAN GENERASI REFORMASI*

Apa sih sesungguhnya tantangan yang dihadapi oleh generasi reformasi itu? Tantangan generasi yang memimpin Indonesia pada era reformasi seharusnya adalah mempercepat proses peralihan itu: dari ekonomi berbasis SDA ke ekonomi berbasis SDM.

Secara karakteristik Ekonomi berbasis SDM mestilah dijalankan oleh orang-orang yang bebas dan kreatif, yang bekerja di dalam sistem berdasar kepada trust (kepercayaan). Aksiomanya adalah orang bebas hanya produktif bila mereka percaya dan dipercaya. Sistem yang terpercaya akan membikin orang bebas produktif. Sebaliknya sistem yang tak terpercaya akan menjadikan orang bebas liar (keluar dari sistem) atau bahkan merusak sistemnya.

Jadi, ekonomi berbasis SDM sangat erat berhubungan dengan kebebasan. Karena, sekali lagi, SDM yang terbelenggu hanya bisa menjadi budak. Budak itu produktif tetapi tidak kreatif. Budak itu eksploitatif (haus sumberdaya), sedangkan orang bebas itu eksploratif (hemat sumberdaya).

*PENUTUP*

Pemilihan Presiden 2019 lumrah bila dijadikan penutup dari peran generasi Baby Boomer. Pada tahun 2024 usia mereka paling sedikit telah mencapai 70 tahun. Oleh karena itu, paslon yang terpilih nanti hendaknya memudahkan transisi kepemimpinan nasional kepada generasi selanjutnya.

Caranya, tentu saja, dengan menyelesaikan tantangannya yaitu menyiapkan suatu sistem politik dimana semua orang bisa berekspresi secara bebas, suatu sistem produksi dimana orang-orang bekerja dan berkontribusi secara adil, dan suatu sistem sosial dimana semua orang saling menjaga dan pemerintah memelihara.

Akhirnya, bagi sahabat-sahabat Generasi X dan Milenial, tidak ada makan siang gratis. Semua harus diperjuangkan. Tuntutan ini akan menjadi kenyataan bila ada yang menyatakan. *Tuntutan akan jadi sekadar pernyataan kalau tidak diperjuangkan.*---

Andi Arief:
TAHU DIRI ITU PENTING--- Apa yang harus dilakukan AHY, Partai pengusung dan rakyat pemilihnya yang 17 persen? Ini sedang menjadi pembicaraan dan debat di berbagai forum tertutup maupun terbuka luas. Dalam tradisi yang pernah ada sejak pilpres 2004 sampai beberapa pilkada yang terjadi dua putaran partai-partai yang sudah tidak punya hak berkompetisi sibuk mengalihkan dukungan dan bahkan ditarik-tarik oleh bujuk rayu partai dan paslon yang lolos ke putaran kedua, bahkan terjadi negosiasi politik siapa akan dapat apa. Tidak ada larangan dalam UU untuk hal semacam itu. Pertanyaannya kemudian apakah itu tindakan politik yang tepat? Menurut saya AHY,dan partai pengusung harus mulai mengubah praktek politik itu. Tugas partai pengusung sudah selesai setelah paslonnya tidak memasuki pertarungan di putaran kedua. Begitu juga AHYI-Sylvi sudah selesai menjalankan tugas dan fungsinya sebagai paslon. Partai pengusung harus kembali menjalankan fungsi lainnya sebagai parpol dan tidak lagi punya moral politik untuk pengalihan dukungan, disiplin dan tahu diri menempatkan fungsi partainya bukan lagi sebagai partai yang berkompetisi dalam pilkada. Begitu juga AHY-Sylvi sudah tidak memiliki legalitas dan hak apapun dalam putaran kedua pilkada DKI ini. Pimpinan partai pengusung dan pengurus serta AHY-sylvi harus segera menjadi rakyat biasa bersama 17 persen pemilihnya untuk menentukan pilihannya secara otonom. Pemilih AHY-Sylvi sudah selesai menjalankan tugas memilih AHY-Sylvi, tapi hak konstitusionalnya untuk memilih atau tidak memilih secara Sadar dilindungki konstitusi di putaran kedua ini. Pemilih AHY-Sylvi beragam. Ada yang anti ahok karena bosan dengan penggusuran dan kekerasan verbal, ada yang tidak s**a sikap plin+plan anies, ada yang pemilih Islam konservatif, ada yang Islam moderat dan liberal, ada wong cilik dan banyak juga kelas menengah. Tidak mungkin berbagai prilaku pemilih atas dasar tertentu ini bisa diarahkan seluruhnya oleh AHY-Sylvi maupun partai pengusung, medan pertarungan sudah berubah, pilihannya sudah berbeda. AHY-Sylvi dan partai pengusung lebih baik tertib dalam diam, redam kegenitan pimpinan parpol, tahu diri bahwa kompetisi sudah milik partai dan paslon lain. Saatnya tahu diri. AA