Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Semangat PRIMA Melawan Oligarki di Pemilu 2024 Suasana penuh sorak-sorai berkumandang saat acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-2 Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) di hotel Acacia, Minggu (31/7/2022), malam. “Siapa kita?” teriak Mayjen TNI (purn) R Gautama Wiranegara dari atas podium. “PRIMA,” jawab seluruh peserta Sidan...

Pidato Politik Ketum PRIMA: Mewujudkan tatanan baru, Adil, Makmur dan Bahagia Berikut ini adalah pidato politik Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono, saat pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II PRIMA di Jakarta, 31 Juli 2022. Mewujudkan tatanan baru, Adil, Makmur dan Bahagia Assalamualikum Warohmatullah wabarokatuh Salam rakyat adil makmur....

Hadapi Bencana Megathrust, PRD: Harus Dibentuk Komite Persiapan Perbincangan mengenai potensi gempa megathrust di selatan Pulau Jawa mengemuka akhir-akhir ini. Sejumlah peneliti, termasuk dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), membenarkan ancaman itu. Merespon hal tersebut, Partai Rakyat Demokratik (PRD) mendesak pemerintah agar mempersiapkan langkah mi...

Kawan-kawan,

Berikut ini pernyataan resmi Partai Rakyat Demokratik menanggapi pengesahan UU Cipta Tenaga Kerja (Omnibus Law).

Bersatu dan berlawan!

Menangkan Pancasila
Salam Rakyat Adil Makmur

(Siaran Pers) PRD: UU Cipta Kerja Mengangkangi Pancasila dan UUD 1945 Pada 5 Oktober 2020, jelang tengah malam, RUU Cipta Kerja resmi ketok palu. Pengesahan tengah malam itu telah menjungkirbalikkan banyak sekali pencapaian perjuangan hak-hak rakyat sejak reformasi 1998. Mulai dari perlindungan hak-hak buruh, lingkungan, agraria, pendidikan, hingga soal pemerintahan.....

Tulisan Sekretaris Jenderal PRD, Dominggus Oktavianus, merespon pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, terutama tentang lompatan besar kemajuan.

Bagaimana seharusnya memahami kata- kata itu? Seberapa relevan dengan konteks persoalan bangsa yang kita hadapi? Bagaimana menerjemahkannya dalam aksi nyata?

Baca artikel berikut ya. Dan jangan lupa dishare.

Lompatan Besar Kemajuan Ada yang menarik dari Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanggal 14 Agustus 2020. Jokowi dua kali menyebutkan “lompatan besar kemajuan” sebagai hal yang perlu dilakukan dengan menjadikan krisis sebagai momentum. Persoalannya, Presi...

Selamat malam, Kawan-kawan!

Seharusnya keberadaan BUMN merupakan realisasi dari Pasal 33 UUD 1945. Selain untuk menguasai dan mengatur cabang-cabang produksi yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, BUMN juga adalah didirikan untuk membantu usaha-usaha rakyat.

Namun saat ini BUMN justru menjadi sorotan karena dianggap terus merugi. Sementara banyak juga BUMN yang sekedar menjadi sapi perahan, sumber korupsi, dan sarana jabatan bagi politik dagang sapi.

Untuk itu sikap kita jelas, BUMN harus diperkuat: perangi segala bentuk birokratisme, korupsi, pemborosan, dan praktek upeti terhadap elit atau kekuatan politik tertentu. Agar BUMN bisa menjadi soko-guru dalam perekonomian nasional.

Ada 10 BUMN 'Sakit', Dibubarkan atau Diobati? Badan pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan ada 10 BUMN yang kinerja keuangannya megap-megap.

Kawan-kawan,

Akhir-akhir ini kita menyaksikan semakin banyak pejuang agraria yang dikriminalisasi. Meningkatnya eskalasi konflik agraria, yang diiringi perampasan tanah rakyat, penangkapan & kriminalisasi pejuang agraria menunjukkan bahwa negara masih mengedepankan cara-cara represif dalam penyelesaian konflik agraria.

Pada masa pertumbuhan awal kapitalisme di Eropa, perampasan tanah untuk kepentingan kapitalis merupakan bentuk akumulasi primitif. Di abad 21 yang katanya serba cangggih ini, bentuk akumulasi primitif masih digunakan di negeri kita.

Apabila pemerintah dan aparat negara sadar konstitusi (Pasal 33 UUD '45) maka hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Karena itu Rakyat perlu mendidik penguasa dengan perlawanan yang sadar dan terorganisir.