M. RAMLI

RAPAT PARIPURNA JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RANPERDA RPJMD 2025-2029

Bismillah
Senin 21 Juli 2025

Disela sela paripurna jawaban bupati Pangkep atas pandangan fraksi terhadap Ranperda RPJMD Kab Pangkep, Kami menyampaikan Aspirasi masyarakat sehubungan dengan Status UHC Prioritas Kabupaten Pangkep yang dicabut Oleh BPJS Kesehatan sehingga berimplikasi terhadap pelayanan BPJS kesehatan masyarakat yang tidak bisa lansung di aktifkan ketika Non Aktif tetapi perlu menunggu 14 hari kerja.

Bupati menyampaikan jawaban bahwa persoalan tersebut telah ditangani oleh pemerintah daerah tetapi terdapat kendala tunggakan Iuran yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang sampai saat ini belum terbayarkan sehingga pemerintah daerah kabupaten pangkep juga terdampak akibat tunggakan tersebut.

Insyaallah dalam waktu dekat DPRD dan Pemerintah daerah akan segera membangun komunikasi dengan pihak pihak terkait termasuk pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan guna menangani dan mencari jalan keluar atas persoalan ini.