oganilir.id

palembang. Harapan baru bagi warga Sumatera Selatan untuk memiliki hunian layak huni kembali bersinar. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, meninjau langsung pelaksanaan Gerakan Bersama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Gebrak Rutilahu) Provinsi Sumsel tahun 2026 yang berlokasi di Jalan Pantai Musi, Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, Selasa (5/5).

Dalam aksi nyata kali ini, dua unit rumah milik warga, yakni Ibu Nurmalinda dan Bapak Zainal Arifin, terpilih untuk mendapatkan perbaikan total. Program ini merupakan bagian dari target besar peningkatan kualitas 6.121 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan sepanjang tahun 2026.

“Melibatkan semua pihak untuk berkontribusi dan percaya dengan gerakan ini adalah hal yang luar biasa. Dulu tahun 2012, saya pernah mendapatkan rekor MURI bedah rumah tanpa APBD. Hari ini kita buktikan lagi, dengan menyediakan kanalnya, sifat dasar gotong royong masyarakat akan terpantik untuk saling membantu,” ujar Herman Deru.

Ia menambahkan bahwa progres ini sejalan dengan Program 3 Juta Rumah, di mana kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadirkan kebahagiaan bagi saudara-saudara yang membutuhkan.

Suasana haru menyelimuti peninjauan tersebut, terutama bagi Ibu Nurmalinda. Sebagai seorang janda dengan tiga anak yang sehari-harinya berjuang di jalanan sebagai driver ojek online (ojol), bantuan ini bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan.

“Saya sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur atas kepeduliannya. Kami sangat senang dan bersyukur rumah kami dibedah menjadi layak huni. Ini sangat berarti bagi masa depan anak-anak saya,” ungkap Nurmalinda dengan mata berkaca-kaca.

Melalui sambungan Zoom Meeting, Herman Deru menyapa dan berinteraksi langsung dengan para Bupati serta Walikota yang juga tengah melaksanakan bedah rumah di daerah masing-masing.

Gubernur berharap, gerakan masif ini dapat menjadi stimulan bagi sektor swasta dan masyarakat mampu lainnya untuk terus bahu-membahu menuntaskan masalah hunian tidak layak di Bumi Sriwijaya.

Sumber : sumselprov.go.id

Palembang — Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, didampingi Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan genangan dan banjir di Kota Palembang. Rakor tersebut digelar di Ruang Rapat Bina Praja, Senin (4/5/2026).

“Masyarakat awam belum bisa membedakan mana kewajiban developer dan mana kewajiban Pemprov. Karena itu, hasil rakor ini akan dibawa ke kementerian. Saya akan mengajak seluruh kepala daerah menghadap menteri. Kuncinya, lepaskan ego sektoral dan bekerja secara komprehensif,” ujarnya.

“Karena Palembang adalah etalase Sumatera Selatan sekaligus etalase kinerja pemerintah provinsi,” katanya.

Usai rakor, Herman Deru mengeluarkan sejumlah instruksi strategis. Ia meminta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Banjir melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur yang melibatkan Balai Besar dan Pemerintah Kota Palembang guna memangkas birokrasi.

“Perlu pemetaan kewenangan yang jelas, seperti di Jalan Noerdin Panji, cekungan di kawasan Diskotek Darma Agung, cekungan Demang Lebar Daun (SMK 2–Izzudin), hingga depan RS Siti Khodijah. Harus dipastikan apakah menjadi tanggung jawab Pemkot, Pemprov, atau pemerintah pusat,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, memaparkan bahwa penyebab banjir berasal dari faktor alam dan perilaku manusia. Program jangka pendek Pemkot meliputi revitalisasi sungai, rekonstruksi saluran, pembangunan p***a pengendali banjir, pintu air, serta pemasangan CCTV pada sistem drainase.

Ia juga menyebutkan bahwa target Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen masih terkendala, sementara program penghijauan di sejumlah ruas jalan sempat tersendat.

Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, menambahkan bahwa penerapan sistem polder di Sub-DAS Bendung menjadi salah satu solusi penanganan banjir. Namun, normalisasi sungai masih terkendala kewenangan Balai, keberadaan bangunan di bantaran sungai, serta jembatan beton permanen yang tidak dapat dibongkar pasang.

Dalam rakor tersebut turut hadir Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam, serta Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Panji Krisna dan kepala opd terkait