Pengadilan Tinggi Riau

Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Riau mengucapkan:

🇮🇩 Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila
📅 1 Juni 2026

"Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia."

Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga semangat persatuan, gotong royong, keadilan, dan toleransi yang terkandung dalam Pancasila senantiasa memperkuat kebersamaan serta menjadi landasan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, damai, dan berkeadilan. 🇮🇩✨🤝

📍 Pekanbaru, 25 Mei 2026 — Pengadilan Tinggi Riau melaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Advokat dari organisasi Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia (PERSADI) dan Perkump**an Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) pada Senin, 25 Mei 2026, bertempat di Ruang Sidang Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Pengadilan Tinggi Riau. ⚖️✨

👩‍⚖️ Sidang pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., selaku pimpinan sidang sekaligus pejabat yang mengambil sumpah/janji advokat pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Turut hadir Majelis Hakim, pengurus organisasi advokat PERSADI dan PERATIN, para advokat yang akan diambil sumpahnya, serta tamu undangan lainnya.

🎶 Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan tertib. Acara diawali dengan pembukaan sidang, pembacaan surat permohonan pengambilan sumpah advokat, pemeriksaan kelengkapan administrasi, pengucapan sumpah/janji advokat, penandatanganan berita acara sumpah, hingga penyerahan dokumen kepada para advokat yang telah resmi diambil sumpahnya.

🗣️ Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Riau menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada 10 (sepuluh) advokat dari organisasi PERSADI dan PERATIN yang telah resmi diambil sumpahnya. Beliau menegaskan bahwa momentum pengambilan sumpah advokat bukan sekadar seremoni administratif, melainkan awal dari pengabdian panjang dalam menjalankan profesi mulia (officium nobile) sebagai bagian penting dari sistem penegakan hukum nasional. Para advokat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga supremasi hukum, memperjuangkan keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, serta memastikan proses peradilan berjalan secara jujur, adil, dan bermartabat. Beliau juga menekankan bahwa sumpah advokat merupakan janji moral dan spiritual yang akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan hukum dan masyarakat, tetapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

📖 Ketua Pengadilan Tinggi Riau menjelaskan bahwa pelaksanaan pengambilan sumpah advokat dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 4 ayat (1), yang mengatur bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisilinya. Dengan diucapkannya sumpah tersebut, para advokat secara resmi memperoleh legalitas untuk menjalankan profesi advokat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

🏛️ Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Riau juga menyampaikan bahwa Pengadilan Tinggi Riau terus melakukan pembenahan dan transformasi kelembagaan secara berkelanjutan guna mewujudkan badan peradilan yang agung, modern, transparan, dan terpercaya. Berbagai penghargaan yang diraih sepanjang tahun 2025 dan 2026 menjadi bentuk nyata komitmen Pengadilan Tinggi Riau dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga integritas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

🏆 Beliau menyampaikan bahwa pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Riau berhasil meraih penghargaan nasional Piala Bergilir Abhinaya Upangga Wisesa sebagai penghargaan tertinggi bagi satuan kerja berprestasi di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, Pengadilan Tinggi Riau juga meraih berbagai penghargaan di bidang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Keterbukaan Informasi Publik, peningkatan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pada tahun 2026, Pengadilan Tinggi Riau juga memperoleh penghargaan Treasury Awards atas Kinerja 2025 dan 2026 dari KPPN Pekanbaru.

⚖️ Ketua Pengadilan Tinggi Riau menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Riau terus memperkuat komitmennya dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui budaya kerja yang profesional, transparan, akuntabel, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, para advokat juga diharapkan ikut menjaga integritas, profesionalisme, dan marwah lembaga peradilan sebagai bagian dari ekosistem penegakan hukum nasional.

📝 Selain itu, Ketua Pengadilan Tinggi Riau menegaskan bahwa pelaksanaan pengambilan sumpah advokat dilaksanakan sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 yang melarang adanya segala bentuk pungutan dalam proses pengambilan sumpah advokat, kecuali Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10.000,- yang disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegasan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen Pengadilan Tinggi Riau dalam menjaga transparansi, integritas, serta mewujudkan pelayanan peradilan yang bersih dan bebas dari praktik pungutan liar.

💻 Dalam era transformasi digital dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, Ketua Pengadilan Tinggi Riau juga menekankan pentingnya adaptasi seluruh aparat penegak hukum terhadap sistem peradilan elektronik. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan sistem E-Court, E-Litigasi, E-Mediasi, dan E-Berpadu sebagai bagian dari modernisasi sistem peradilan nasional yang telah diterapkan secara menyeluruh di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Selain itu, Pengadilan Tinggi Riau juga terus mengembangkan berbagai inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi seperti Dialog Interaktif PRIMA, PPID Plus, SMART PTSP, serta aplikasi Tuanku Online Versi 2.

📱 Ketua Pengadilan Tinggi Riau menjelaskan bahwa Tuanku Online Versi 2 merupakan inovasi layanan bantuan hukum berbasis digital yang menghadirkan berbagai layanan hukum secara mudah, cepat, dan inklusif bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berupa pemberian informasi hukum, konsultasi, advis hukum, pendampingan mediasi, hingga permohonan mediasi online.

Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan layanan khusus bagi paralegal untuk memperoleh konsultasi dan penguatan layanan Posbakum, serta layanan bagi peace maker atau juru damai desa berupa pendampingan mediasi dan mediasi online dalam rangka mendukung penyelesaian sengketa secara damai di tengah masyarakat.

⚖️ Sebagai voorpost Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Riau juga menghadirkan fitur tambahan pada Tuanku Online Versi 2 berupa layanan “Tanya PT – Konsultasi Mediasi” yang memungkinkan masyarakat memperoleh konsultasi dan edukasi mediasi secara langsung dari Pengadilan Tinggi Riau. Fitur ini juga menjadi sarana pembinaan dan edukasi secara daring bagi peace maker, Mediator Non Hakim, maupun Mediator Hakim melalui pendampingan yang diberikan oleh mediator hakim pada Pengadilan Tinggi Riau.

⚖️ Ketua Pengadilan Tinggi Riau juga menegaskan pentingnya memahami arah pembaruan hukum nasional melalui implementasi KUHP Nasional dan KUHAP baru yang mengedepankan prinsip restorative justice, perlindungan hak asasi manusia, dan due process of law. Beliau menjelaskan bahwa lahirnya KUHP Nasional dan KUHAP baru menjadi momentum reformasi sistem hukum pidana Indonesia menuju pendekatan hukum yang lebih humanis, modern, dan berkeadilan dengan menekankan pemulihan sosial, perlindungan masyarakat, dan penyelesaian konflik secara restoratif.

📚 Dalam konteks tersebut, para advokat diharapkan tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga mampu memahami semangat pembaruan hukum nasional, perkembangan doktrin hukum modern, prinsip perlindungan hak asasi manusia, serta dinamika keadilan yang berkembang di masyarakat. Advokat juga dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, memahami isu hukum modern seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, hingga perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tanpa meninggalkan nilai-nilai integritas dan profesionalisme.

🤝 Menutup sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Riau berharap para advokat yang baru dilantik dapat menjadi advokat yang profesional, amanah, berintegritas, menjunjung tinggi kode etik profesi, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara dalam mewujudkan penegakan hukum yang bersih, humanis, dan berkeadilan. Beliau juga mengingatkan bahwa integritas merupakan fondasi utama profesi advokat dan harus tercermin dalam sikap, tindakan, serta pelaksanaan profesi sehari-hari.

✨ Kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan advokat berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh khidmat. Melalui kegiatan ini diharapkan para advokat yang baru diambil sumpahnya mampu menjalankan profesinya secara profesional, menjaga marwah peradilan, serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang modern, bersih, dan berkeadilan di Indonesia.

📍 Pekanbaru, 26 Mei 2026 — Bertempat di Ruang VIP Pengadilan Tinggi Riau, Pengadilan Tinggi Riau melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan I dan Tahun Berjalan (year to date) Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. 📊⚖️
👩‍⚖️ Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., serta dihadiri Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta jajaran pengelola keuangan Pengadilan Tinggi Riau.
📈 Dalam rapat tersebut dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Triwulan I serta capaian kinerja anggaran tahun berjalan, termasuk monitoring efektivitas penyerapan anggaran, pelaksanaan program kerja, identifikasi kendala, serta strategi percepatan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bagian dan unit kerja.
🗣️ Ketua Pengadilan Tinggi Riau menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan serta optimalisasi pelaksanaan program kerja satuan kerja. Beliau juga mengingatkan agar seluruh jajaran melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku.
📑 Dalam rapat tersebut turut dilakukan pembahasan terhadap laporan ketersediaan dana, realisasi pelaksanaan kegiatan, efektivitas penggunaan anggaran, serta langkah-langkah strategis dalam menjaga kualitas pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2026. Sampai dengan tahun berjalan, realisasi anggaran DIPA 01 mencapai 60,21% dan DIPA 03 mencapai 47,60%.
✨ Melalui kegiatan evaluasi ini diharapkan pelaksanaan anggaran Tahun 2026 pada Pengadilan Tinggi Riau dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi serta pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas.