Kubu Raya News

Pengamat politik yang juga pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai pengarahan tegas Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung baru-baru ini memiliki makna yang mendalam.

Menurut figur yang akrab disapa Hensa ini, pidato Presiden di Lombok tersebut lebih dari sekadar teguran biasa, melainkan sebuah bentuk "instruksi moral" langsung kepada aparatur negara agar tidak melupakan sumber legitimasi kekuasaan mereka.

"Jika kita mencermati pengarahan Pak Prabowo, ini bukan sekadar teguran normatif, ini adalah perintah langsung. Presiden ingin mengingatkan jajaran aparat agar menepis ego sektoral merasa sebagai pemilik negara, dan senantiasa ingat bahwa mereka hanya dititipi amanah oleh rakyat," ujar Hensa di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Makna Simbol 'Topi, Bintang, dan Sepatu'
Hensa menganalisis bahwa pilihan diksi Presiden Prabowo yang menyebut atribut fisik seperti "topi, bintang, dan sepatu" aparat dibiayai oleh keringat rakyat merupakan simbol pengingat yang sangat kuat.

Pangkat dan jabatan tinggi yang melekat pada aparat bukanlah sebuah hak istimewa (privilege) sosial yang absolut.

Apabila masih ada oknum aparat penegak hukum yang merasa kedudukan struktural atau seragamnya membuat mereka berhak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat kecil, maka oknum tersebut dinilai gagal menangkap esensi arahan kepala negara.

"Pangkat dan bintang itu diberikan oleh rakyat, bukan turun dari langit. Jika pesan sejelas ini masih dianggap angin lalu oleh aparat di lapangan, maka persoalannya bukan lagi pada komitmen Presiden, melainkan pada kepekaan moral dari aparat itu sendiri," tegasnya.

Loyalitas Kembali pada Publik

Sesuai dengan arahan Presiden, Hensa menekankan bahwa loyalitas tertinggi dari setiap instansi keamanan dan penegak hukum tidak boleh lagi diartikan secara sempit hanya kepada atasan langsung atau sektoral institusinya.

Loyalitas mutlak wajib dialamatkan kepada kepentingan pertahanan, keamanan, dan perlindungan hak-hak masyarakat sipil.

Pada dasarnya, publik tidak menuntut standar performa penegak hukum yang berlebihan.

Masyarakat hanya menginginkan kehadiran negara melalui aparat sipil maupun militer yang bekerja secara jujur, adil, profesional, dan menolak tindakan penyalahgunaan wewenang.

Ia menambahkan, efektivitas dari pengarahan Presiden Prabowo ini nantinya akan dinilai langsung oleh publik melalui perubahan perilaku birokrasi dan cara kerja aparat di lapangan dalam melayani masyarakat secara konsisten ke depan.

"Rakyat tidak meminta aparat menjadi malaikat, cukup bertindak adil dan jangan menjadi beban bagi masyarakat. Jangan sampai seragam dan persenjataan yang seharusnya memberikan rasa aman, justru memicu kekhawatiran di tengah publik. Saya kira itu inti utama yang ingin ditegaskan Presiden," jelas Hensa.
Sumber : Tribunnews