LBH Semarang

LBH Semarang mengucapkan, Selamat Imlek 2026 bagi kawan-kawan yang merayakan. Semoga tahun ini menjadi semangat baru yang penuh keberanian, keteguhan dan senantiasa membersamai perjuangan kita dalam menegakan keadilan.

Hentikan Kriminalisasi Terhadap Rakyat!
Bebaskan Mas Botok dan Mas Teguuh!

Ayo lur, kita rame rame ke depan Polda, besok jam 10.00. Untuk Solidaritas Rakyat!

Jawa Tengah: Lumbung Kriminalisasi!

Di balik narasi omong kosong pemerintah soal keberhasilan pembangunan dan capaian produksi pangan yang terus digembar-gemborkan, realitas di lapangan justru menunjukkan hal yang berlawanan. Alih-alih berpihak pada petani sebagai aktor utama ketahanan pangan, kebijakan pembangunan justru lebih memihak pada kepentingan pemodal besar. Jawa Tengah yang digadang gadang menjadi lumbung pangan kini justru menjelma menjadi lumbung kriminalisasi.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa pembangunan yang tidak berkeadilan justru melahirkan ketimpangan sosial dan takyat yang berjuang berujung dilaporkan. atas nama pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi, Ruang hidup mereka dipersempit, akses terhadap tanah semakin sulit, dan Ketika masyarakat menolak perampasan tanah, tambang, atau proyek strategis yang mengancam lingkungan hidup mereka, negara sering kali merespons dengan pasal-pasal pidana. Kriminalisasi semacam ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi bentuk delegitimasi terhadap perjuangan rakyat, dan menunjukkan bagaimana hukum bisa dibajak oleh kepentingan ekonomi dan politik.

[SIARAN PERS]

Sidang putusan terhadap lima terdakwa kasus kriminalisasi Aksi May Day 2025 di Semarang kembali ditunda hingga 27 Oktober 2025, Penundaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Semarang ini menimbulkan kekecewaan terdakwa dan masyarakat sipil lainnya, sebab mereka telah menanti keadilan yang kian tertunda. Dalam konteks hukum, adagium “keadilan yang ditunda adalah keadilan yang ditolak” terasa sangat relevan, terutama ketika fakta persidangan menunjukkan tidak adanya bukti kuat untuk menyatakan para mahasiswa bersalah.

Kasus ini menjadi cermin gelap praktik penegakan hukum, di mana hukum kerap digunakan sebagai alat pembungkaman kritik terhadap negara. Para terdakwa, yang sejatinya hanya mengekspresikan hak konstitusional mereka dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, justru dikriminalisasi melalui dakwaan yang dipaksakan. Melalui siaran pers ini tim hukum Suara Aksi dan rakyat sipil meminta majelis hakim berani memutus bebas, dan menegaskan kembali bahwa hukum seharusnya berpihak pada keadilan, bukan pada kekuasaan!

Selengkapnya di: https://lbhsemarang.id/sidang-putusan-kriminalisasi-ditunda-para-terdakwa-harus-diputus-bebas/