IAPI Jawa Timur

JUAL PRODUK KE INSTANSI PEMERINTAH?
BISA!

Pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran yang begitu besar untuk belanja barang dan jasa. Kini, pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang tersebut melalui Toko Daring LKPP (E-Purchasing).

Bagi Anda yang:
✅ Memiliki produk dan ingin memperluas pasar ke instansi pemerintah
✅ Sudah menjadi penyedia pemerintah tetapi ingin meningkatkan transaksi melalui Toko Daring
✅ Masih bingung cara mendaftar, mengunggah produk, dan menerima pesanan dari instansi pemerintah
✅ Baru ingin memulai bisnis pengadaan pemerintah tanpa harus mengikuti tender yang rumit

Mari ikuti:

🎓 Bimbingan Teknis (Bimtek) Toko Daring (E-Purchasing)
🗓️ Rabu, 12 Agustus 2026
⏰ 08.00 – 17.00 WIB
📍 Fairfield by Marriott Surabaya
🔗 Pendaftaran https://bit.ly/bimtekagt26

Materi yang akan dipelajari:
✔️ Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Purchasing
✔️ Mekanisme Toko Daring LKPP dan peran penyedia
✔️ Pendaftaran dan pengelolaan akun Toko Daring
✔️ Cara mengunggah dan mengelola produk
✔️ Pengelolaan transaksi pesanan dari instansi pemerintah
✔️ Menghindari kesalahan yang menyebabkan produk atau transaksi tertolak
✔️ Strategi mengoptimalkan peluang penjualan kepada instansi pemerintah

Tidak perlu pengalaman sebelumnya!
Bimtek ini dirancang untuk pemula maupun pelaku usaha yang sudah berpengalaman di bidang pengadaan pemerintah.

Jangan hanya menjadi penonton "pasar" pemerintahan. Saatnya produk Anda masuk ke pembelanjaan pemerintah dan menjangkau ribuan instansi di seluruh Indonesia!

15 Juni - 3 Juli 2026..

Pelatihan (Blended Learning) dan Uji Kompetensi Level - 1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Malang..

15 Juni - 3 Juli 2026..

Pelatihan (Blended Learning) dan Uji Kompetensi Level - 1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bekerjasama dengan Universitas Jember..

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan transformasi digital administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax Administration System. Coretax menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien. Perubahan ini berdampak pada Wajib Pajak termasuk bagi para bendahara pemerintah yang memiliki peran sebagai pemotong/pemungut, penyetor, dan pelapor pajak.

Dalam praktiknya, implementasi Coretax membawa berbagai perubahan pada proses administrasi perpajakan, mulai dari pengelolaan data perpajakan, pembuatan bukti potong, pelaporan SPT, hingga mekanisme pembayaran pajak yang semakin terdigitalisasi. Oleh karena itu, pemahaman yang memadai mengenai fitur, alur bisnis, serta ketentuan perpajakan dalam sistem Coretax menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan oleh para bendahara pemerintah.

Untuk memahami lebih lanjut, DPD IAPI Jawa Timur mengadakan Bimbingan Teknis Coretax - Aplikasi Wajib Perpajakan Bendahara Pemerintah.

Mari ikuti kegiatan ini..

🗓️ Kamis, 6 Agustus 2026
🕑 08.00 - 17.00 WIB
📍 Hotel Fairfield by Marriott Surabaya

Pendaftaran :
🔸Mengisi link ➡️ https://bit.ly/bimtekagt26

Agenda Pelatihan (Blended Learning) dan Uji Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tanggal 27 Juli - 13 Agustus 2026..

Pendaftaran klik tautan berikut ➡️ https://bit.ly/pbjlevel1_27juli2026