lbhsolo.soratice

13 Program Kerja Lembaga Bantuan Hukum SORATICE

1. Konsultasi Hukum Gratis:
Menyelenggarakan layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat untuk memberikan panduan hukum awal terkait permasalahan yang dihadapi.

2. Pendampingan Hukum:
Memberikan pendampingan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan representasi hukum dalam berbagai perkara, termasuk persidangan.

3. Pelatihan Hukum Masyarakat:
Mengadakan pelatihan hukum untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka dan sistem peradilan.

4. Advokasi Hukum dan Kebijakan:
Terlibat dalam kegiatan advokasi untuk memperjuangkan perubahan kebijakan hukum yang mendukung keadilan dan hak asasi manusia.

5. Penyuluhan Hukum di Sekolah dan Kampus:
Memberikan penyuluhan hukum di sekolah dan kampus guna meningkatkan pemahaman generasi muda tentang hukum dan hak-hak mereka.

6. Penanganan Kasus Diskriminasi:
Menangani kasus-kasus diskriminasi dengan memberikan bantuan hukum kepada korban dan melakukan upaya penegakan hukum.

7. Pelayanan Hukum untuk Masyarakat Marginal:
Fokus pada memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat marginal yang mungkin sulit mengakses bantuan hukum.

8. Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:
Mengembangkan program mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa untuk mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat.

9. Pemantauan Hak Asasi Manusia:
Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan terlibat dalam upaya penegakan hak asasi manusia.

10. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Hukum:
Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktisi hukum.

11. Program Literasi Hukum:
Menyelenggarakan program literasi hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang sistem peradilan dan hukum.

12. Pendampingan Korban Kekerasan:
Menyediakan pendampingan hukum khusus untuk korban kekerasan, termasuk kekerasan domestik dan seksual.

13. Pengembangan Sumber Daya Manusia:
Melakukan pelatihan dan pengembangan terus-menerus bagi tim advokasi untuk memastikan kualitas layanan hukum yang optimal.

Kemenkumham Jateng-BHPN Gelar Diseminasi Penjaringan & Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025-2027

Jumat (12/05).

Pemberian Layanan Bantuan Hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UU Bantuan Hukum, dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum (organisasi kemasyarakatan/lembaga bantuan hukum yang lolos verifikasi dan akreditasi Kemenkumham) yang memberikan layanan bantuan hukum langsung kepada masyarakat khususnya orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum.

Sehingga dalam sambutannya, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kartiko Nurintias mengungkapkan perlunya evaluasi dan meningkatkan kualitas dalam program Bantuan Hukum baik yang Ligitasi maupun Non Ligitasi.

Persentase dari jumlah ligitasi saat ini masih sangat dominan. Artinya secara kuantitas sudah bisa memenuhi kebutuhan namun secara kualitas harus dilakukan evaluasi, sehingga ke depan program non ligitasi yang akan didominankan agar dapat mengubah mindset dan lebih memberi edukasi kepada masyarakat.

Kegiatan diseminasi ini dihadiri oleh para Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi dan Calon Pemberi Bantuan Hukum di provinsi Jawa Tengah.